SURABAYA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurut Hasto, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Kalau di jajaran Kabinet Indonesia Maju, Bapak Presiden yang memegang komando. Jadi, Bapak Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif untuk melakukan evaluasi,” kata Hasto di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (15/10/2022).
Hasto menegaskan, PDI Perjuangan tak ikut intervensi dalam perombakan struktur menteri. “(Pelaksanaan reshuffle kabinet) menjadi hak prerogatif Presiden,” tutupnya.
Hasto pun mengakui, dalam praktik presidensial, menjelang pemilu 2024 mengalami kerumitan ketika ada partai yang sudah mendeklarasikan seorang calon, sementara kebijakan Presiden Jokowi lebih kepada aspek pembenahan perekonomian.
Lebih lanjut dia mengatakan, sebagai partai dalam kabinet, para elite harus sejalan dengan kebijakan Presiden. “Bagaimanapun, arahan Presiden harus menjadi satu-satunya instruksi yang dijalankan. Karena itulah, menteri, dalam situasi tahun poltik seperti ini, meskipun dari partai politik, harus tunduk sepenuhnya kepada Presiden,” ujarnya.
Hasto menegaskan, arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah konsisten menjalankan komitmen tersebut. Bukan hanya di kabinet, tapi hingga level pemerintah daerah, yang merupakan kader PDI Perjuangan. “Sehingga, PDI perjuangan menunjukkan dan menjadi contoh bahwa kepala daerah dari PDI perjuangan tidak ada yang antitesa,” katanya.
Kepala daerah dari PDI perjuangan justru meramu berbagai keberhasilan dari kepala daerah, termasuk keberhasilan Jokowi, sehingga menjadi spirit dan satu nafas kebijakan. “Ini dijalankan oleh para kepala daerah dari PDI Perjuangan,” katanya.