JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam mengatakan, pidato Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri di pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V pada Jumat (24/5/2024) mengisyaratkan sikap oposisi PDI-P dalam pemerintahan Prabowo-Gibran nanti.
Menurut Umam, hal itu terindikasi dari cara Megawati meneriakkan sejumlah slogan seperti “PDI-P tahan banting” dan “berani apa tidak” dalam pidatonya.
“Cara Megawati melecut semangat para kadernya dengan meneriakkan, ‘PDI-P tahan banting’, ‘takut atau tidak?’, ‘berani apa tidak?’ merupakan indikasi kuat PDI-P akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Umam dalam keterangan tertulisnya pada Jumat.
“Mega juga meng-embrace jika ada pihak yang menudingnya sebagai provokator, yang diyakininya sebagai provokator demi kebenaran dan keadilan. Sikap ini mempertegas PDI-P tidak ingin diajak negosiasi dan kompromi dengan pemenang Pemilu 2024 lalu,” jelasnya.
Lebih lanjut, Umam juga menyoroti Megawati yang menyampaikan kritik keras kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan.
Bahkan Megawati mengkritik keras praktik penyalahgunaan lembaga penegak hukum dan juga TNI-Polri sebagai alat politik dan kekuasaan.
Karena itu Megawati mempertanyakan menggugat dan mempertanyakan kredibilitas Pemilu 2024 yang dianggapnya telah diwarnai kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis (TSM).
Megawati pun menggugat praktik kekuasaan yang semakin represif pada kebebasan sipil. Semua itu dianggap mirip dengan praktik kekuasaan yang otokratik.
“Dengan demikian, di bawah kepemimpinan Megawati, maka hampir bisa dipastikan PDI-P akan mengambil sikap sebagai oposisi di hadapan kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran,” tutur Umam.
“Dengan logika terbalik, penggunaan tema Satyam Eva Jayate atau yang benar pada akhrinya akan menang, merupakan tudingan secara tidak langsung bahwa yang menang saat ini adalah yang tidak benar menurut cara pandang PDI-P. Cara pandang itu tak lepas dari koreksi total PDIP atas praktik kekuasaan pemerintahan Jokowi yang dianggap telah melumpuhkan pilar-pilar demokrasi dan dianggap telah menyalahi komitmen agenda Reformasi 1998,” tambahnya.
Sebelumnya, Megawati membacakan pidato politiknya pada pembukaan Rakernas V PDI-P yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Jumat sore.
Megawati mengungkit tindakan berlebih kepolisian pada sebuah demonstrasi hingga seorang demonstran perempuan dilarikan ke rumah sakit.
Ia juga mengaku tidak suka melihat kepolisian menyemprot demonstran dengan mobil water canon.
“Saya protes sama polisi. Enggak boleh (demo)? Saya bilang, apakah tidak boleh hak demonstrasi? Lalu apa alasannya dan dia seorang perempuan lho sampai digotong ke rumah sakit,” ucap Megawati.
“Aduh, tidak usah takut, deh, sama polisi. Polisi juga orang, punya istri, punya keluarga,” lanjutnya.
Rakernas PDI-P kali ini digelar pada 24-26 Mei 2024 dengan mengundang 2.160 kader dan lebih dari 2.600 unsur di luar partai politik.
Di antaranya para menteri sahabat, kelompok masyarakat sipil, budayawan, juga cendekiawan. Namun, Presiden Joko Widodo yang dua kali diusung oleh PDI-P di pemilu tak diundang dalam acara tersebut.