Caruban – Fraksi PDI Perjuangan mengharap adanya evaluasi yang mendalam untuk BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, hal itu disampaiakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Budi Wahono saat Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Madiun, Senin (4/11).
Menurut Budi Wahono dengan minimnya PAD yang masuk ke Kasda dari BUMD sudah barang tentu harus segera dilakukan evaluasi tata kelola di Perusahaan milik Pemerintah Daerah tersebut, terutama di Umbul Square dan Bank Daerah Kabupaten Madiun.
” Kalau sebuah perusahaan dimana antara penyertaan modal dan deviden tidak seimbang, maka perusahaan tersebut harus dilakukan Evaluasi secara total, bukan hanya di sistemnya tapi juga termasuk SDM nya, supaya bisa sesuai harapan ” Jelas Budi Wahono.
Ini menjadi pekerjaan rumah untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun kedepan, supaya BUMD yang ada ini bisa bener benar sesuai tujuan terutama bisa menyumbangkan PAD yang sesuai, kalau minus terus buat apa dipertahankan, makanya harus dilakukan evaluasi ” Tegas Politikus PDIP asal Kebonsari itu.
Selain minimnya PAD dari BUMD yang ada di Kabupaten Madiun F-PDIP juga meminta akses kesehatan bagi masyarakat dapat dipermudah baik di tingkat pertama maupun di tingkat rujukan dengan memaksimalkan Nomor Induk Kependudukan yang dimiliki ” Tutur Budi Wahono.
Terlepas dari dua hal tersebut F-PDIP melalui ketuanya Budi Wahono berharap adanya digitalisasi semua Pendapatan Asli Daerah karena sekarang eranya digital dan elektronik, dengan diterapkannya digitalisasi PAD kedepan akan meningkatkan transparansi dan mengurangi kebocoran penerimaan pajak dan retribusi, dan pada akhirnya pendapatan asli daerah(PAD) akan meningkat.
Berikutnya memberikan perlindungan kepada para petani yang mampu mengembangkan pupuk organik disaat harga pupuk melambung seperti ini bukannya dipersulit.
Karena menurutnya dengan adanya terobosan terobosan seperti pengembangan pupuk organik tersebut akan meringankan beban para petani yang ada di Kabupaten Madiun.