Fraksi PDIP Kabupaten Madiun Soroti Pelayanan Perijinan yang Lamban dan Bertele-tele

Wonoasri – Fraksi DPRD Kabupaten Madiun Pertanyakan Kebijakan Pemkab Tingkatkan Pertumbuhan ekonomi

Rancangan APBD  2024 juga menyesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional dan pemprov Jatim.

Tujuh prioritas pembangunan di Kabupaten Madiun itu yakni Pengembangan produk olahan dan hasil pertanian, perikanan dan wisata berkelanjutan.

Peningkatan SDM berkualitas, pembangunan kerjasama antar daerah dalam pengembangan pasar, kesiapsiagaan bencana serta penguatan lembaga ekonomi dan percepatan pembangunan infrastruktur kawasan strategis, dan terakhir Peningkatan stabilitas daerah dan kualitas layanan publik.

Budi Wahono Fraksi  PDIP menyampaikan dalam rangka pengembangan produk olahan hasil pertanian, agar pemkab memberi perhatian khusus kepada rekan-rekan PPL yang menginput RDKK (Rencana definitif kebutuhan kelompok) karena petani yang mendapat pupuk subsidi dari kementerian sesuai data nama dan NIK.

‘’Petani penggarap banyak yang tidak masuk sehinga tak mendapat pupuk subsidi, mohon ini menjadi perhatian,’’ tegas Budi Wahono Politisi Asal Kebonsari ini.

Terkait dengan prioritas nomor 7 peningkatan stabilitas daerah dan layanan publik, Fraksi PDIP menilai kualitas pelayanan publik saat ini masih banyak yang kurang.

‘’Pelayanan perizinan masih sangat lamban dan bertele-tele bila dibandingkan dengan pemerintah sekitar, mohon pj bupati membenahinya,’’ tambahnya

Partai banteng moncong putih ini mengatakan keberadaan saat hari Minggu  Ibu Kota Caruban layaknya kota mati dan banyak sampah yang berserakan. Hal itu tak lepas dari petugas kebersihan yang ikut libur di hari Minggu.

‘’Sampah berserakan di jalan protokol ini disebabkan petugas ikut libur mohon hal ini ditata, untuk itu saudara pejabat bupati Madiun menindaklanjuti penataan kegiatan kebersihan tersebut,’’ tegasnya.

Dibidang anggaran PDIP menanyakan terkait  besaran rencana silpa sebesar Rp 90 miliar. ‘’Mohon penjelasan rencana silpa tersebut dari kegiatan dan penerimaan apa silpa itu,’’ ungkapnya.

Terhadap penyertaan modal sebesar Rp 14 M fraksi PDIP mempertanyakan anggaran tersbeut diberikan untuk BUMD yang mana? Dan mendesak pemkab untuk adil.

‘’Diberikan kepada siapa penyertaan modal tersebut, Fraksi PDIP mengharap Pemkab Madiun memberikan perhatian khusus pada semua BUMD agar bisa berkembang semuanya dan menyumbang PAD lebih besar lagi,’’ pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *