Jakarta – Partai Demokrat (PD) menuding gabungnya PAN ke koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin untuk melancarkan rencana amendemen UUD 1945. PDIP menepis tudingan tersebut.
“Sejauh yang saya tahu tidak demikian. Silakan cek orang-orang yang ikut acara (Pertemuan Jokowi dengan partai koalisi) tersebut,” kata elite PDIP, Hendrawan Supratikno, kepada wartawan, Jumat (27/8/2021).
“Apa kita belum letih berspekulasi di masa seperti ini? Ilusi hanya akan menggerogoti energi positif kita,” lanjutnya.
Hendarawan mengajak seluruh pihak fokus pada panganan pandemi Corona. Dia berharap Indonesia tak tertinggal karena tidak melakukan perbaikan.
“Fokus kita bagaimana segera bangkit pascapandemi. Bagaimana momentum ini kita dorong untuk melakukan reformasi struktural dan transformasi kelembagaan. Jangan sampai kita tertinggal kereta peradaban baru yang lebih inklusif dan adil,” kata dia.
Partai Demokrat sudah mengira dari awal bahwa PAN akan diajak masuk koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Demokrat menduga masuknya PAN ke koalisi Jokowi untuk menggolkan wacana amandemen UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.
“Selamat buat PAN. Itu pilihan politik mereka. Masuknya PAN bisa mengoreksi banyak hal kesalahan yang telah dilakukan oleh Presiden,” kata Wasekjen PD Irwan kepada wartawan, Jumat (27/8).
“Dugaan saya, sejak awal PAN akan ditarik masuk koalisi karena adanya kebutuhan amandemen UUD 1945, tidak hanya sebatas efektivitas pemerintahan semata. Karena koalisi Jokowi butuh tambahan PAN untuk mengusulkan amandemen, kourum pengubahan dan pemberian persetujuan,” imbuhnya.
Perhitungan PD, dengan masuknya PAN, koalisi pemerintah memiliki 471 kursi di MPR RI. Dengan demikian, hanya butuh 3 kursi lagi agar mencapai kuorum, dan amandemen UUD bisa dilakukan.
Terkait rencana amandemen UUD 1945 sebelumnya sudah dijelaskan oleh Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Dia memastikan amandemen UUD 1945 tidak akan dilakukan selama pandemi COVID-19. PPP merupakan salah satu partai di koalisi Jokowi.
“Tidak usah kita perdebatkan bahwa masih pandemi kok mau amandemen. Tidak terpikirkan di kita itu, amandemen itu nanti dilaksanakan selama pandemi COVID-19 masih ada,” kata Arsul dalam video yang disiarkan channel YouTube Integrity Law Firm.