PDI Perjuangan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa tahun 2022 menjadi tahun konsolidasi secara menyeluruh yang diwarnai dengan kegiatan turun ke bawah bersama rakyat, membangun Desa Kuat, Indonesia Maju dan Berdaulat. Pada tahun 2022 seluruh Tiga Pilar partai telah bersinergi dan bergotong royong mengatasi Pandemi Covid-19. Kegiatan partai melalu gerakan penghijauan, menanam 10 tanaman pendamping beras, membersihkan sungai, kampanye makanan bergizi dengan harga terjangkau, serta gerakan hidup sehat melalui Senam Cinta Tanah Air diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia.
PDI Perjuangan pada tahun 2022 juga terus melakukan institusionalisasi partai Politik yang ditandai dengan pembangunan kantor Partai. Selama 2 (dua) tahun terakhir telah dibangun 112 Kantor Partai sebagai pusat pengorganisasian partai. Kantor partai merupakan rumah rakyat, dan dimiliki partai menjadi asset tetap partai yang tidak boleh diperjual belikan. PDI Perjuangan juga tercatat sebagai partai yang selama 3 (tiga) tahun berturut-turut menjadi partai dengan kategori informatif. PDI Perjuangan juga satu-satunya Partai di Asia dengan standar kualifikasi manajemen ISO 9001;2015. Atas berbagai upaya pelembagaan Partai tersebut, PDI Perjuangan mendapatkan apresiasi dengan elektoral partai yang tertinggi berkisar 24-26%. Kepercayaan rakyat ini menjadi modal optimisme memasuki tahun politik 2023.
Tahun 2023 merupakan tahun Politik. Pada tanggal 10 Januari 2023, PDI Perjuangan akan menggelar HUT Partai ke-50 di Kemayoran. Pada awalnya kegiatan akan dilakukan di Gelora Bung Karno yang memiliki kesejarahan yang sangat kuat dengan Partai. Namun karena adanya ketentuan dari Menpora, bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno akan dipersiapkan untuk FIFA, maka akhirnya kegiatan dialihkan ke JIEXPO Kemayoran. Peringatan HUT Partai akan dilakukan sebagai bagian konsolidasi Partai dalam rangka Pemenangan Pemilu sehingga sifatnya lebih ke internal guna memperkuat jati diri PDI Perjuangan sebagai partai ideologi Pancasila dengan ciri kerakyatan, kebangsaan, dan keadilan sosial. Tema HUT ke-50 Partai adalah: “Genggam Tangan Persatuan dengan Jiwa Gotong Royong dan Semangat Api Perjuangan Nan Tak Kunjung Padam”; dengan Sub Tema: “Persatuan Indonesia untuk Indonesia Raya”. Mohon doa restu untuk kelancaran kegiatan tersebut.
PDI Perjuangan menyatakan kesiapannya untuk mengikuti seluruh tahapan Pemilu 2024 dan dengan dukungan rakyat, terus berjuang untuk memenangkan Pemilu tiga kali berturut-turut. Rekrutmen caleg dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah menjaring 27.802 bakal caleg. Seluruh bakal caleg telah mengikuti psikotest dan sekolah partai Anti Korupsi bekerja sama dengan KPK. Konsolidasi yang dilakukan secara menyeluruh serta tingginya elektabilitas Partai dan persiapan yang matang akan memperkuat optimisme partai sehingga ketika Ibu Megawati Soekarnoputri pada momentum yang tepat di tahun 2023 nanti untuk mengumumkan calon presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan, seluruh jajaran partai berada dalam keadaan siap, dan solid bergerak untuk memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden.
PDI Perjuangan sebagai pengusung utama Pemerintahan Presiden Jokowi-KH Ma’ruf Amin mengucapkan selamat atas capaian prestasi Pemerintahan di dalam menangani Covid-19; pembangunan infrastruktur yang tetap berlangsung masif meski di tengah pandemi; dan terutama kepemimpinan Indonesia di G20 yang mampu menggelorakan kepemimpinan Indonesia bagi dunia dan sekaligus menggelorakan kembali kebudayaan nasional Indonesia serta Pancasila sebagai ideologi dunia.
Pada tahun 2023, Indonesia kembali akan memegang posisi penting dalam forum internasional sebagai Ketua ASEAN. PDI Perjuangan mendorong agar seluruh kementerian dan lembaga serta pemangku kepentingan memiliki kesamaan pandangan terhadap agenda-agenda prioritas yang menjadi perhatian Indonesia di ASEAN, khususnya di dalam mendorong kerja sama ekonomi dan kebudayaan guna memastikan jalan masa depan dunia di Asia. Berbagai resolusi damai untuk mengatasi perang Rusia-Ukraina; krisis di Myanmar; ketegangan di Selat Taiwan dan laut Cina Selatan serta mengupayakan perdamaian atas ketegangan di Peninsula, Timur Tengah dan berbagai kawasan rawan konflik lainnya harus menjadi misi diplomasi Indonesia sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia.
PDI Perjuangan mendukung berbagai langkah Pemerintah untuk meningkatkan prestasi nasional Indonesia di dunia olah raga. Penggemblengan atlet nasional secara berjenjang dan sistemik, dengan pola rekrutmen, pembinaan, dan pengembangan atlet agar mencetak prestasi secara nasional terus didorong oleh PDI Perjuangan. Melalui dunia olah raga dapat dibangun kebanggan nasional Indonesia dan sekaligus menggelorakan semangat nasionalisme guna memperkuat prestasi Indonesia di dunia internasional. Belajar dari perhelatan Piala Dunia di Qatar, PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk membuat program khusus di dalam membangun kesebelasan nasional Indonesia, dengan membangun budaya olah raga mencetak prestasi sejak usia dini. Penyelenggaraan Piala Dunia U-20 yang akan digelar Mei sampai Juni 2023 di Indonesia, diharapkan menjadi daya dorong bagi Pemerintah untuk mencetak tim nasional yang handal dan berprestasi secara internasional.
PDI Perjuangan di dalam melakukan konsolidasi tahun 2023, akan semakin menyatukan diri dengan gerak Pemerintahan Jokowi-KH Ma’ruf Amin, khususnya di dalam mendorong pergerakan perekonomian rakyat guna menghadapi ancaman resesi dunia, krisis pangan, dan krisis energi akibat Pandemi Covid 19 dan persoalan geopolitik global seperti perang Rusia-Ukraina.
Pada tahun 2023, Indonesia diperkirakan akan menghadapi tantangan perekonomian nasional yang tidak ringan. Ketidakpastian global akan semakin meningkat terutama akibat pertarungan geopolitik termasuk ketegangan di laut Tiongkok Selatan dan ketegangan yang makin serius dengan potensi konflik terbuka di Selat Taiwan. Berkaitan dengan hal tersebut, PDI Perjuangan mendorong Pemerintah untuk terus melakukan konsolidasi perekonomian nasional, mendorong pergerakan ekonomi rakyat, dan memaksimumkan pembangunan infrastruktur di desa-desa dan membangun pusat-pusat perekonomian guna membangun daya tahan Indonesia khususnya memastikan jalan berdaulat di bidang pangan, dan mengatasi kemiskinan dengan berbagai program padat karya.
PDI Perjuangan mencatat bahwa persoalan intoleransi, radikalisme, dan teorisme masih menjadi persoalan ideologis dan sekaligus mengancam kemanusiaan. PDI Perjuangan menegaskan terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Karena itulah PDI Perjuangan mendorong pemerintah untuk secara progresif melalui pendekatan hukum, politik, pendidikan dan kebudayaan, dan juga segala upaya guna mencegah berbagai bentuk intoleransi yang kian marak. Pemerintah harus bertindak tegas di dalam mencegah berkembangnya ideologi kegelapan yang selalu menciptakan berbagai persoalan kemanusiaan. Larangan kaum perempuan bersekolah sebagaimana terjadi di Afganistan, membuktikan, bahwa berbagai bentuk ekstrimisme atas dasar pemahaman agama yang sempit telah menciptakan pelanggaran HAM secara serius dan meminggirkan kaum perempuan.
Menghadapi tahun 2023 yang akan datang, maka PDI Perjuangan terus menggelorakan optimisme bagi kehidupan kebangsaan Indonesia untuk terus berjuang dan menggelorakan energi positif yang mengedepankan prestasi seluruh anak bangsa. Tahun 2023 menjadi tahun politik dan sekaligus pergerakan seluruh simpatisan, anggota dan kader PDI Perjuangan untuk bergerak ke bawah, menyatu dengan akar rumput, dan memperkuat kesejahteraan akar rumput.
Dengan mengingat berbagai resiko terhadap terjadinya bencana, baik bencana basah maupun kering sebagai akibat dari perubahan iklim global, posisi Indonesia di ring of fire, bencana tektonik dan bencana tanah longsor, banjir dll, PDI Perjuangan terus memperkuat Badan Penanggulangan Bencana. Dalam rangkaian HUT Partai ke-50, Partai akan meluncurkan Kapal Rumah Sakit Terapung dan memastikan agar kekuatan Baguna sebanyak 1 Batalyon yang sudah di latih akan diterjunkan secara cepat ke lokasi bencana. Diluar itu upaya mitigasi dan membangun kesadaran terhadap bencana akan ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan dan sinergi dengan seluruh instansi pemerintah.
PDI Perjuangan terus mendorong peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia termasuk mendorong reformasi hukum secara menyeluruh; pencegahan korupsi dan peningkatan kinerja aparat hukum, serta belajar dari kasus Sambo, terus mendorong agar Kepolisian RI untuk melakukan pembenahan dan membangun kepercayaan serta budaya tertib hukum. PDI Perjuangan memberikan apresiasi terhadap KPK yang terus membangun budaya pencegahan korupsi; juga terhadap upaya Kejaksaan Agung yang menunjukkan prestasi yang membanggakan di dalam pemberantasan korupsi.
PDI Perjuangan berpendapat, untuk meningkatkan kualitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, penting dilakukan upaya memantapkan kembali ideologi Pancasila di tengah masyarakat. Pemantapan ini pada 2022 ditandai dengan penghidupan kembali pendidikan Pancasila di ruang-ruang pendidikan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2022, yang merupakan Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
PDI Perjuangan menyayangkan dan mengkritisi ketika dalam PP No. 57/2021, Pancasila tidak dijadikan mata pelajaran dan mata kuliah wajib. Peraturan ini lalu direvisi oleh PP No. 4/2022 yang menjadikan Pancasila sebagai mata pelajaran dan mata kuliah wajib sejak di tingkat pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. PP No. 4/2022 diharapkan menjadi katalisator bagi revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). UU ini juga penting untuk direvisi untuk memasukan kembali mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.
Bukan hanya di dunia pendidikan, dalam ranah perundang-undangan juga perlu dilakukan revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Masih banyak produk undang-undang saat ini belum sepenuhnya menggunakan Pancasila sebagai sumber hukum materiil maupun UUD NRI 1945 sebagai sumber hukum formil dan materiil. Jika pembentukan undang-undang di tahun-tahun mendatang masih belum sepenuhnya merujuk kepada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, ini akan menjadi tragedi besar bangsa karena kita akan keluar dari koridor cita-cita masyarakat Pancasila.